Penghentian izin 13 pulau reklmasi Teluk Jakarta yang ditetapkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta Anies Baswedan memantik persoalan baru. Yakni kepastian pembangunan tanggul laut raksasa di Teluk Jakarta atau National Capital Integrated Coastel Development (NCICD) atau yang dikenal juga dengan nama Giant Sea Wall (GSW).

Proyek Tanggul Raksasa di Jakarta

Hanya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Bappenas Bambang Brodjonegoro menegaskan, proyek NCICD akan tetap dilanjutkan, meski dengan atau tanpa reklamasi Teluk Jakarta. Pasalnya, proyek ini merupakan kebutuhan Jakarta, terutama untuk masa depan guna menjaga dari penurunan permukaan tanah dan kenaiakan permukaan laut.

Tidak perlu ada studi-studi lagi, saya tegaskan mau dengan atau tanpa reklamasi (proyek ini harus jalan),” tanada Bambang, pekan lalu. Adapun, pemerintah baru membangun tanggul pantai saja sepanjang 20 km dan akan diperpanjang menjadi 40 km hingga tahun 2025. Kemungkinan tanggul raksasa tersebut baru bisa dibangun tahun 2025-2030.

Hitung lagi dana proyek
Berdasarkan masterplan atau rencana induk pembangunan NCICD, selain menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanha Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI Jakarta, proyek yang memakan anggaran lebih dari Rp 100 triliun ini sejatinya juga akan mencuil dana swasta/ pengembang pulau reklamasi di sekitar proyek ini.

Bambang mengaku akan memikirkan kembali soal pendanaannya bila proyek reklamasi ini untuk 13 pulau dihentikan. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, sebelumnya, mengatakan akan mendiskusikan kembali dengan Bappenas terkait proyek NCICD tersebut. Menurutnya, di berbagai negara, tanggul penahan air laut tidak menjadikan airnya bersih. Hal yang terjadi justru sebaliknya, tanggul menjadi tempat berkumpul air yang tercemar sehingga seperti air kobokan raksasa Ketua Fraksi Partai Nasdem DPRD DKI Jakarta Bestari Barus menilai, Anies tidak menguasai proyek NCICD ini sendiri.

Pasalnya, terlepas dari soal reklamasi, tanggul raksasa ini merupakan kebutuhan mendesak Jakarta untuk menghindari tenggelamnya wilayah daratan bagian utara Jakarta karena naiknya permukaan air laut. Saat ini penurunan muka tanah sekitar 7,5-12 cm per tahun.